Aneh ! Jokowi Minta Tak Ada Kenaikan Iuran BPJS, Tapi Tanda Tangani Perpres Kenaikan BPJS.

Presiden Jokowi meminta tidak ada kenaikan iuran BPJS Kesehatan saat bertemu dengan Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Puan Maharani dan Dirut BPJS Kesehatan. Permintaan itu dinilai aneh karena Jokowi sendiri yang tanda tangan kenaikan iuran BPJS Kesehatan.

“Bapak Presiden tandatangan Perpres 19/2016 yang isinya menaikan iuran peserta mandiri dan pekerja formal. Halo Pak Presiden, Bapak tahu tidak sih ada kenaikan iuran ini? Atau Bapak dibohongin pembantu Bapak?” ujar Koordinator Advokasi BPJS Watch, Timboel Siregar, Jumat (11/2).

Timboel mengatakan, iuran peserta mandiri kelas 3 naik dari Rp 25.500 menjadi 30.000 per orang per bulan. Kelas 2 naik dari Rp 42.500 menjadi Rp 51.000 dan kelas 1 dari Rp 59.500 menjadi Rp 80.000. Demikian juga iuran pekerja formal naik 2 persen. Sementara itu, iuran pengusaha turun jadi 3 persen.

Menurutnya, besaran iuran yang ditetapkan dalam Perpres 19/2016 mencerminkan ketidakadilan. Timboel mencontohkan, jika mau adil seharusnya iuran PBI bukan Rp 23.000 tapi Rp 30.000 per bulan karena iuran peserta mandiri sudah dinaikkan  menjadi Rp 30.000 per bulan.

“Pemerintah punya anggaran. Bukankah pemerintah sudah berkomitmen mengalokasikan 5 persen APBN untuk kesehatan. Kalau 5 persen x 2000 triliun = 100 triliun, sementara kalau iuran PBI jadi 30.000 maka alokasi APBN menjadi 30.000 x 92.4 juta orang x 12 bulan = 33.26 triliun. Masih ada  66.74 triliun yang bisa digunakan Kemenkes,” tambah Timboel.

“Ini menujukkan keberpihakan politik anggaran pemerintah untuk BPJS masih sangat rendah,” katanya menekankan.

Ketidakadilan kedua, kata Timboel, iuran peserta mandiri dinaikan tetapi hal yang sama tidak dilakukan terhadap pekerja formal atau  PPU (peserta penerima upah). Padahal mestinya, batas atas atau plafon iuran dinaikkan jadi 3 atau 4 PTKP (Pendapatan Tidak Kena Pajak).

“Selama ini hanya 2 PTKP. Kenaikan plafon ini bisa mendukung kenaikan iuran,” tukasnya.

Sumber : http://www.posmetro.info/

Mantan Preman Jakarta Tawarkan Uang untuk Ahok

Tokoh masyarakat yang juga mantan preman Tan Hok Liang alias Anton Medan tiba-tiba menyambangi Gedung Balai Kota DKI. Ia melintasi Balairung yang ada di dalam gedung dan masuk ke Ruangan Kerja Gubernur di mana Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama tengah berkantor.

Kepada sejumlah wartawan yang kebetulan mengenalinya, Anton Medan tidak menyatakan maksud kedatangannya.

"Kangen aja pengen ketemu," ujar Anton, Rabu, 16 Maret 2016, yang kemudian segera memasuki ruangan Ahok, sapaan akrab Basuki.

Anton terlihat didampingi seseorang yang membawa kantung plastik transparan yang cukup besar. Di dalamnya, ada tumpukan kertas.

Ahok mengatakan, kedatangan Anton Medan adalah untuk memberitahukan rencana pendirian 'Sahabat Ahok', komunitas relawan serupa 'Teman Ahok' yang keberadaannya resmi diakui Ahok.

Sahabat Ahok juga hendak melakukan pengumpulan Kartu Tanda Penduduk (KTP) untuk digunakan Ahok memenuhi syarat untuk maju secara independen di Pemilihan Gubernur DKI tahun 2017.

"Dia mau launching yang namanya Sahabat Ahok," ujar Ahok.

Ahok mengatakan, ia menolak ide itu. Satu-satunya saluran yang akan ia gunakan untuk mengumpulkan KTP adalah kegiatan pengumpulan yang dilakukan Teman Ahok.

"Kalau kamu (Anton Medan) lakukan kayak gini, kamu ngerusaksistem kami," ujar Ahok.

Ahok mengatakan, Anton Medan juga hendak menyumbang sejumlah uang. Ia jelas menolaknya. Penerimaan uang atau barang oleh kepala daerah merupakan gratifikasi. Untuk operasional Teman Ahok, ia juga tak perlu mengeluarkan sepeser pun uang. Komunitas relawan itu mendapat dana operasional selain dari pengusaha yang menyumbang langsung, juga dari penjualan kaus dan aksesoris.

"Dia punya duit, mau nyumbang, saya bilang 'terima kasih'," ujar Ahok.

Ahok akan memastikan Anton Medan atau siapa pun selain Teman Ahok tidak akan bisa melakukan tindakan pengumpulan KTP. Ia telah mengirim cuitan ke akun Twitter pribadinya, juga mengunggah informasi ke akun Instagram.

Dukungan fotokopi KTP yang diakui hanya KTP yang diterima melalui Teman Ahok. Hal itu dilakukan untuk mempermudah verifikasi, juga menghindari kekacauan dalam penyerahan bukti dukungan ke Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) DKI.

"Siapa pun yang keluarkan formulir di luar Teman Ahok, enggak boleh diterima. Kalau kamu buka, enggak akan ada yang mau kasih di tempat kamu," ujar Ahok.

sumber : http://metro.news.viva.co.id/

Dua Modal Utama Haji Lulung Melawan Ahok di Pilkada

Pertarungan menuju kursi gubernur DKi Jakarta pada Pemilihan Kepala Daerah 2017 semakin ramai. Wakil Ketua DPRD DKI, Abraham Lunggana alias Haji Lulung, salah satu yang menyatakan siap menjadi kandidat. Ia mengklaim memiliki pengalaman yang cukup untuk membenahi permasalahan di Jakarta.

"Sebagai warga jakarta yang sudah punya pengalaman dengan pemerintah daerah yaitu di legislatif, saya ingin sekali berpartisipasi penuh dalam percepatan pembangunan. Oleh karenanya saya niatkan diri ingin maju di Pilkada DKI 2017," kata Lulung ketika ditemui di Menteng, Jakarta Pusat, Rabu 16 Maret 2016.

Politikus Partai Persatuan Pembangunan (PPP) ini mengaku siap dan akan memimpin ibukota Jakarta dengan dua pendekatan atau konsep yang telah dia susun.

"Pertama berbasis lingkungan masyarakat. Karena kita harus hormati, dan berikan apresiasi kepada RT RW. Masyarakat begitu tinggi punya komitmen untuk lakukan percepatan pembangunan di lingkungannya dan khususnya DKI. Partisipasi itu perlu diwujudkan, tentunya harus dikawal komponen pemerintah, dari tingkat kelurahan sampai balaikota," ujarnya.

Kemudian yang kedua, ia mengaku ingin melakukan percepatan pembangunan dengan menyerap anggaran sebanyak-banyak. Ini agar tidak mengecewakan rakyat Jakarta sebagai pembayar pajak.

"Kendati pun gubernur mengatakan tidak apa-apa itu tidak diserap, asal jangan dikorupsi. Itu bukan jalan keluar," kata Lulung. (ren)

sumber : http://metro.news.viva.co.id/

Bakal Gubernur DKI dari Gerindra Diteriaki Pendukung Ahok

Usai Sandiaga Uno, bakal calon gubernur DKI Jakarta yang juga dari Partai Gerindra, Mohamad Sanusi, melakukan blusukan ke Pasar Senen, Jakarta Pusat, Rabu, 16 Maret 2016.

Sanusi melakukan sosialisasi di Pasar Senen Inpres, yang pada 2010 sempat dilanda kebakaran hebat. Dia mengaku perihatin, melihat  pedagang di sana. Meraka harus berjualan di lokasi yang memang sengaja tidak akan diperbaiki, karena pegadang diharuskan pindah ke tempat lain yang sudah disediakan.

"Pemda harus peduli dengan pasar ini, karena ini pasar legendaris. Pemda harus ingat, mereka (pedagang) ini aset, bukan objek. Ekonomi Jakarta bisa tumbuh berkat mereka, harusnya fasilitas mereka dikembangkan, jangan dimintai bayar saja," katanya di Pasar Senen Inpres, Jakarta Pusat, Rabu 16 Maret 2016.

Karena itu, Sanusi meminta Pemprov DKI mempercepat pembangunan gedung baru untuk pedagang. Sebagian pedagang memang sengaja kembali ke tempat yang semula terbakar karena lokasi penampung yang sekarang ini ada tidak dapat menampung seluruh pedang.

"Mereka tak mau pindah karena belum dapat tempat penampungan untuk jualan, sementara gedung baru belum rampung dibangun. Harusnya PD Pasar dan Pemda DKI peduli," katanya.

Dari pantauan VIVA.co.id, selama melakukan blusukan di pasar itu, ternyata tidak semua pedagang mengenal pria yang juga menjabat sebagai Ketua Komisi D Dewan Perwakilan Rakyat Daeerah (DPRD) DKI Jakarta itu.

Alih-alih mendapatkan banyak dukungan dari sana, yang terdengar malah teriakan-teriakan para pedagang Pasar Senen Inpres yang mendukung bakal calon gubernur DKI Jakarta yang lain.

"Kami dukung Ahok. Rumah saya yang biasa banjir sudah tidak lagi. Jakarta enggak banjir lagi," teriak salah seorang pedagang perempuan di Pasar Senen Inpres, saat Sanusi blusukan.

Mendengar teriakan tersebut, Sanusi terlihat acuh. Ia terlihat diam dan terus melakukan blusukannya yang tak sampai satu jam tersebut.

"Saya Teman Ahok nih, Pak," teriak pedagang lain di sana. Teman Ahok merupakan komunitas para pendukung Ahok di Pilkada 2017 ini.

sumber : http://metro.news.viva.co.id/

Sulit Lawan Stigma Negatif Artis Jadi Politisi

Mantan presenter yang kini anggota Komisi I DPR RI, Tantowi Yahya, mengakui bahwa sampai sekarang masih sulit melawan stigma negatif masyarakat bagi artis dari dunia industri hiburan yang akan maju ke dalam dunia politik.

"Lebih stabil, sayangnya selalu dicibir. Kalimat yang muncul dari politisi sungguhan. Susah melawan lawan stigma, itu tantangan yang besar bagi seniman," kata Tantowi dalam diskusi "Perlukah Seniman Berpolitik?." Acara berlangsung di Ball Room Crowne Plaza Hotel, Jalan Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Rabu 16 Maret 2016.

Menurut Tantowi, profesi artis memiliki dua kelebihan yang tidak banyak dimiliki orang biasa bahkan politisi, yakni popularitas dan uang yang berlimpah hasil bekerja di dunia hiburan.

"Enaknya kita tidak perlu terkenal lagi. Bayangkan dengan yang lain-lain, mereka bersusah payah supaya populer. Kalau dibilang kaya, jauh lah kita. Tapi kita punya duit, dari puluhan tahun di bidang seni. Itu jadi modal seniman stabil berpolitik," ujar politisi Partai Golkar tersebut.

Penyanyi lagu country itu juga mengungkapkan, artis-artis yang masuk ke dunia politik dan menjadi politisi bisa lebih mudah menyampaikan keresahan-keresahan para seniman di dunia hiburan, ketimbang harus berada di luar dunia politik.

"Kalau dulu, saya teriak, perubahan itu lama. Kalau sekarang jadi anggota dewan, mitra dengan pemerintah, omongan jadi pedes. Karena bukan omongan Tantowi, tapi omongan rakyat yang dititipkan ke saya. Itu yang buat kami powerfull," kata Tantowi. (ren)

sumber : http://politik.news.viva.co.id/

Rachmawati Soekarnoputri: Katanya Jokowi Anti Israel, Kok Soal Intelijen Malah Bekerjasama?

Rachmawati Soekarnoputri mencibir niat Presiden Jokowi mendukung kemerdekaan Palestina. Pasalnya, pemerintahan Jokowi tak kuasa menghadapi Amerika yang selama mendukung penuh Zionis-Israel.

Tak hanya itu, putri Bung Karno itu justru mengungkap, bahwa pemerintahan Presiden Jokowi diam-diam melakukan kerjasama intelijen dengan Israel. Rachma menyebut ada 12 intelijen Indonesia berpangkat perwira yang belajar di Mossad (badan intelijen Zionis-Israel).

“Ada 12 orang perwira intelijen Indonesia yang dikirim belajar di Mossad saat ini. Jadi apa yang bisa dilakukan penguasa sekarang ini terhadap Palestina yang ingin merdeka dari Zionis-Israel?,” ujar Rachmawati dalam pesan tertulis yang diterima, Jumat (11/3/2016) di Jakarta.

Rachmawati menilai apa yang dilakukan Jokowi hanyalah politik standar ganda (double standart) yang memalukan Indonesia. Sebab, tidak pernah sungguh-sungguh menentang kezaliman Amerika terhadap Palestina.

“Jangan double standart menghadapi nekolim,” ujar Rachmawati dengan tegas yang ditujukan kepada pemerintahan Presiden Jokowi.

Rachmawati menilai apa yang dilakukan Presiden Jokowi berbeda dengan prinsip Bung Karno saat berpidato berjudul To Built The World A New. Sebab Bung Karno menarik garis tegas antara New Emerging Forces (Nefos) dengan Old Establish Forces (Oldefos) atau nekolim.(ts/pm)

Risma menolak ke DKI, siapa bakal diusung PDIP lawan Ahok?

Keputusan Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) untuk menempuh jalur independen di Pilgub DKI 2017 membuat Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) bersiap mengusung calon lain.

Salah satu yang santer disebut adalah Tri Rismaharini, kader PDIP yang juga Wali Kota Surabaya.

Namun belakangan, Risma menolak wacana itu. Bahkan, wali kota ketiga terbaik di dunia 2014 itu mengaku sudah bertemu dengan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri untuk menyampaikan penolakannya.

"Enggak (enggak akan ke DKI). Kemarin saya sudah sampaikan ke Ibu (Ketum DPP PDIP, Megawati Soekarnoputri), bahwa saya sudah berjanji ke warga Surabaya, saya akan jadi wali kota Surabaya, gitu," kata Risma di Surabaya, kemarin.

Tawaran menuju ibu kota ini, kata Risma, bukan hanya sekali. Dia pernah ditawari untuk menjadi menteri di Kabinet Kerja. Namun, Risma tetap menolak dan ingin tetap berada di Surabaya.

"Iya, saya sudah ngadep ke Bu Mega. Dulu waktu saya ditawari jadi menteri, pertama saya juga ngadep ke Bu Mega. Saat itu saya tidak mau jadi menteri, jadi Wali Kota Surabaya saja. Sekarang juga, karena saya sudah berjanji ke warga Surabaya," tandasnya.

Jika Risma sudah menolak, lantas siapa yang bakal diusung PDIP melawan Ahok?

Untuk hal ini, PDIP ini punya sejumlah kader terbaik. Sebut saja Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo dan Wakil Gubernur DKI Djarot Saiful Hidayat.

Namun, sebelum melihat calon lain, pertanyaan yang patut diajukan adalah: apakah penolakan Risma sudah final menutup peluangnya ke Jakarta? Apakah kader PDIP bisa menolak ketika partai sudah menugaskan?

Istilah 'petugas partai' yang pernah melekat pada Jokowi mengingatkan publik, bahwa si gubernur DKI yang awalnya tidak berminat ikut Pilpres 2014, akhirnya tetap menyatakan 'siap' ketika rekomendasi partai sudah turun.

Nah, terkait hal ini, salah seorang politikus PDIP di Surabaya membenarkannya. Bahkan dia begitu yakin Risma akan tetap diboyong ke DKI, karena politikus perempuan itu yang paling berpotensi mengalahkan Ahok.

"Keputusannya memang masih menunggu rekomendasi partai, tapi saya yakin Risma yang bakal maju ke DKI," kata salah satu pengurus DPC PDIP Surabaya ini.

Lalu bagaimana dengan penolakan Risma? Soal pertanyaan ini, si politikus cuma mengingatkan dalam politik tidak ada hal yang tidak mungkin, apalagi dalam sejarah PDIP, tidak ada kader yang menolak ditugaskan partai.